Pangandaran, Lintasnusa.com — Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali melakukan langkah serius dalam menata kawasan wisata, khususnya Pantai Timur Pangandaran. Pada Rabu, 4 Juni 2025, tim gabungan dari Satpol PP dan Satgas Jaga Lembur turun langsung ke lapangan untuk menertibkan perahu-perahu nelayan dan lapak pedagang yang menempati area trotoar.
Langkah ini merupakan bagian dari program penataan ulang kawasan wisata guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan.
“Keberadaan perahu dan lapak di trotoar menciptakan kesan semrawut. Padahal area ini sebelumnya sudah ditata cukup baik,” kata M Yusuf, Wakil Ketua Satgas Jaga Lembur.
Berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 80 perahu nelayan dan enam lapak pedagang yang terpaksa dipindahkan. Dalam prosesnya, penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif. Para pemilik diberi kesempatan memindahkan sendiri perahu dan barang dagangan mereka.
“Kami hanya menyediakan kendaraan untuk mengangkut jika diperlukan,” tambah Yusuf.
Sebagian nelayan bahkan meminta bantuan untuk membawa perahu ke rumah karena kondisinya sudah rusak akibat hujan dan angin kencang yang melanda wilayah selatan Jawa beberapa waktu lalu.
Fenomena ini kerap terjadi saat musim angin timur tiba. Nelayan biasa mengamankan perahu ke darat untuk menghindari kerusakan karena ombak tinggi dan badai. Akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan, banyak yang menaruh perahunya di trotoar, area yang seharusnya menjadi ruang pejalan kaki dan wisatawan.
Alternatif penyimpanan sementara pun disiapkan. Beberapa perahu diarahkan ke sekitar lapangan Katapang Doyong, sedangkan yang masih layak berlayar diimbau untuk dialihkan ke Pelabuhan Pendataan Ikan (PPI) Cikidang.
Baca Juga : Warga Banjar Desak Perbaikan Jalan Rusak, Wali Kota Merapat ke Gubernur Dedi Mulyadi, Begini Responsnya!
Namun, Yusuf mengakui, PPI Cikidang kini sudah kelebihan kapasitas, sehingga tidak semua perahu bisa ditampung.
Selain perahu nelayan, lapak pedagang yang berdiri di atas trotoar juga ditertibkan. Pemkab Pangandaran menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan zona niaga dan harus steril untuk kenyamanan publik.
“Kami mengimbau para pedagang agar menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah. Kami terbuka untuk berdialog agar mereka tetap bisa berjualan tanpa mengganggu tata ruang,” terang Yusuf.
Penataan ini bukan sekadar penertiban semata, tapi bagian dari agenda besar Pemkab Pangandaran untuk menjaga kualitas kawasan wisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pangandaran, khususnya saat libur panjang dan akhir pekan, pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas publik tidak terganggu dan pengunjung merasa nyaman serta aman.
Penertiban perahu nelayan dan lapak pedagang di trotoar Pantai Timur menjadi bukti bahwa Pemkab Pangandaran serius dalam menata kawasan wisatanya. Meskipun dilakukan secara persuasif, pemerintah tetap berharap kesadaran kolektif dari semua pihak untuk menjaga keteraturan dan estetika kawasan wisata andalan Jawa Barat ini.
Karena wisata yang nyaman bukan hanya soal pemandangan, tapi juga soal penataan.
