Jakarta, Lintasnusa.com – Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), mendatangi Dewan Pers untuk menggelar audiensi mengenai perlindungan pemeriksa fakta. Audiensi tersebut berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, dan menjadi respons atas meningkatnya tekanan serta ancaman yang dialami pemeriksa fakta di tanah air.
Kegiatan ini bertajuk “Dengar Pendapat dengan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Perlindungan Pemeriksa Fakta”. Dalam forum ini, Koalisi Cek Fakta menyampaikan sejumlah temuan lapangan, termasuk berbagai bentuk intimidasi, kekerasan digital, serta tekanan hukum yang dialami para pemeriksa fakta saat menjalankan tugas mereka mengawal kebenaran informasi.
Mia Delliana Mochtar, perwakilan AMSI, dalam paparannya menegaskan pentingnya posisi pemeriksa fakta dalam lanskap media digital saat ini. “Di tengah maraknya hoaks dan disinformasi, pemeriksa fakta berperan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi publik. Namun, ironisnya, mereka juga kerap menjadi sasaran ancaman,” ujar Mia.
Koalisi Cek Fakta dibentuk pada tahun 2018 dan telah tumbuh signifikan, dari 25 media daring menjadi lebih dari 100 anggota. Dalam survei internal yang dilakukan terhadap 38 pemeriksa fakta dari berbagai platform, tercatat 10 orang pernah menerima ancaman secara langsung.
Baca Juga : Pengakuan Mengejutkan Oknum Guru Ngaji di Garut yang Jadi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Dalam audiensi ini, Koalisi berharap Dewan Pers dapat mengambil peran lebih aktif untuk merumuskan mekanisme perlindungan hukum dan etika bagi pemeriksa fakta, yang kini rentan menjadi target serangan akibat hasil verifikasi mereka.
“Pemeriksa fakta adalah bagian dari kerja jurnalistik. Mereka harus dijamin haknya untuk bekerja secara aman, independen, dan bebas dari intimidasi,” tegas salah satu perwakilan AJI.
Selain itu, Koalisi Cek Fakta juga menyoroti pentingnya literasi digital di tengah masyarakat dan sinergi antara media, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan strategis, baik dalam bentuk regulasi internal media, dukungan Dewan Pers, hingga perlindungan hukum bagi pemeriksa fakta.
“Ini bukan sekadar soal profesi, tapi tentang memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bisa dipercaya,” pungkas Mia.
Dengan meningkatnya eskalasi ancaman terhadap pemeriksa fakta, kolaborasi lintas sektor dinilai krusial agar profesi ini bisa berkembang tanpa tekanan, serta tetap menjadi penjaga integritas informasi publik di era digital.
Editor: Redaksi
Tanggal: 8 Juni 2025
Kategori: Media & Informasi, Keamanan Digital
Sumber: AMSI, AJI, MAFINDO
