Bandung, Lintasnusa.com – 27 Mei 202 Usai kerusuhan di stadion, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pertimbangkan program pembinaan karakter bagi suporter fanatik Persib Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan kontroversial. Setelah program “barak militer” bagi siswa bermasalah menuai pro dan kontra, kini Dedi menyampaikan niatnya untuk memasukkan sejumlah oknum bobotoh ke program serupa, menyusul aksi perusakan fasilitas stadion yang dilakukan sebagian suporter Persib Bandung.
Dalam pernyataan resminya usai menghadiri rapat koordinasi keamanan olahraga di Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/5), Dedi menegaskan bahwa tindakan anarkistis di lingkungan olahraga tidak bisa lagi ditoleransi.
“Kalau anak sekolah bisa kita bina di barak militer agar lebih disiplin dan cinta tanah air, saya kira oknum bobotoh yang merusak fasilitas publik pun layak diberi pembinaan serupa,” ujar Dedi.
Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya menyadarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga sportivitas dan fasilitas umum.
Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi di Stadion Si Jalak Harupat pada akhir pekan lalu setelah pertandingan Persib Bandung berakhir imbang melawan tim tamu. Sejumlah fasilitas stadion dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari kursi penonton, pagar pembatas, hingga area ruang ganti pemain.
Polisi saat ini telah mengamankan belasan orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan tersebut. Dedi menegaskan bahwa pembinaan di barak militer akan difokuskan pada edukasi karakter, bukan hukuman fisik.
“Ini bukan soal kekerasan, tapi tentang kesadaran kolektif. Barak militer akan jadi tempat pembinaan, bukan penindasan,” jelasnya.
Baca Juga : Kades di Sukabumi Jaminkan STNK Mobil Pribadi demi Biaya Berobat Warganya
Namun, wacana ini langsung menuai tanggapan keras dari sejumlah kelompok suporter dan aktivis hak asasi manusia. Mereka menyebut pendekatan militeristik terhadap suporter justru berisiko memperburuk relasi negara dengan komunitas olahraga.
Sementara itu, KPAI kembali mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sembarangan menerapkan program yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan warga sipil, terutama yang masih berstatus pelajar atau remaja.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi menyatakan siap berdialog dengan komunitas suporter dan pihak terkait, namun tetap pada prinsip bahwa “disiplin dan tanggung jawab harus dibentuk sejak dini, bahkan di tribun stadion sekalipun.”
