Pancatengah, Lintasnusa.com – Tasikmalaya Audiensi antara Forum Lembaga Kecamatan Pancatengah (FLKP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya berlangsung panas dan penuh ketegangan. Pertemuan yang digelar pada Rabu (17/6/2026) di Aula Kantor UPK Kecamatan Pancatengah itu bahkan berlangsung hampir tujuh jam, menjadi salah satu audiensi terpanjang terkait pengawasan proyek infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya.
Forum yang dihadiri unsur DPRD, Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, konsultan pengawas, pelaksana proyek, hingga tokoh masyarakat tersebut membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan yang bersumber dari Anggaran Pinjaman Daerah (APD).
Kekecewaan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan di sejumlah ruas jalan menjadi isu utama yang mengemuka. Bahkan, dalam forum tersebut, Komisi III DPRD meminta pemerintah daerah tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang terbukti mengabaikan ketentuan kontrak, mulai dari teguran hingga penghentian pekerjaan apabila pelanggaran terus berlanjut.
Audiensi Dimulai dengan Pengamanan Ketat
Sejak pagi, suasana di Aula Kantor UPK Kecamatan Pancatengah terlihat berbeda dari biasanya. Puluhan peserta audiensi yang terdiri dari perwakilan desa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta instansi pemerintah harus menjalani pemeriksaan keamanan sebelum memasuki ruang pertemuan.
Acara yang dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB sempat mengalami keterlambatan sekitar 30 menit karena seluruh peserta diperiksa oleh personel gabungan dari Polsek Cikatomas, Polsek Pancatengah, Polsek Salopa, serta dua anggota Babinsa Koramil Cikatomas.
Pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya audiensi berlangsung aman mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap proyek pembangunan jalan yang menjadi pembahasan utama.
DPRD, Dinas PUTRLH hingga Kontraktor Hadir Lengkap
Audiensi mempertemukan berbagai pihak yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek.
Dari unsur legislatif hadir anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jajang Ubaidillah dan Ucu Mulyadi.
Sementara dari pemerintah daerah hadir Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, Risnandar, beserta jajaran teknis.
Selain itu, forum juga dihadiri konsultan pengawas, pengawas lapangan, serta perwakilan pelaksana proyek dari tiga ruas jalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Sebelum audiensi dimulai, Ketua FLKP Asep Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Asmul melakukan verifikasi terhadap keabsahan seluruh perwakilan kontraktor atas permintaan koordinator forum. Langkah ini dilakukan agar setiap perusahaan yang hadir benar-benar memiliki kewenangan memberikan penjelasan mengenai pekerjaan di lapangan.
Masyarakat Sampaikan Berbagai Temuan
Baca Juga : Forum Pancatengah Kritik Kualitas Proyek Jalan, DPRD Desak Tindakan Tegas
Dalam penyampaian aspirasi, FLKP mengungkapkan berbagai temuan masyarakat selama proyek berlangsung.
Keluhan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan, tetapi juga menyangkut proses pelaksanaan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan warga.
Beberapa masyarakat mempertanyakan standar pekerjaan di lapangan, mulai dari proses penghamparan material, kualitas penyelesaian konstruksi, hingga efektivitas pengawasan selama proyek berlangsung.
Forum menilai proyek yang menggunakan dana pinjaman daerah seharusnya mampu menghasilkan infrastruktur dengan kualitas terbaik karena beban pembiayaannya pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pinjaman Daerah Harus Dipertanggungjawabkan
Anggaran Pinjaman Daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan yang bertujuan mempercepat penyediaan infrastruktur.
Namun, penggunaan skema pembiayaan tersebut juga membawa konsekuensi berupa kewajiban pemerintah daerah mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan.
Karena itu, masyarakat menilai setiap rupiah yang digunakan harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar berkualitas.
FLKP menegaskan bahwa proyek jalan tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan hanya demi mengejar target penyelesaian.
Kualitas konstruksi harus menjadi prioritas utama agar jalan memiliki umur layanan panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
DPRD Tegaskan Kontraktor Harus Bertanggung Jawab
Dalam audiensi tersebut, anggota Komisi III DPRD menyampaikan sikap tegas terhadap pelaksana proyek yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
Menurut DPRD, apabila ditemukan pelanggaran kontrak, pemerintah daerah harus memberikan teguran resmi.
Jika kontraktor tidak segera melakukan perbaikan, maka pemerintah diminta mengambil langkah lebih tegas, termasuk penghentian pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
Sikap tersebut mendapat dukungan luas dari peserta audiensi karena dianggap menjadi bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Pengawasan Lapangan Dinilai Masih Perlu Diperkuat
Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah efektivitas pengawasan proyek.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana pekerjaan yang dipersoalkan dapat berlangsung apabila pengawasan dilakukan secara maksimal.
Forum meminta Dinas PUTRLH memperkuat pengawasan sejak tahap awal pelaksanaan hingga proyek selesai.
Pengawas lapangan juga diharapkan hadir secara rutin agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum pekerjaan memasuki tahap akhir.
Transparansi Menjadi Tuntutan Publik
Selain kualitas pekerjaan, transparansi pelaksanaan proyek juga menjadi perhatian masyarakat.
FLKP meminta seluruh informasi mengenai nilai kontrak, jadwal pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga nama pelaksana proyek disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Keterbukaan tersebut diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong masyarakat ikut mengawasi pembangunan.
Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan di lapangan.
Konsultan Pengawas Diminta Lebih Aktif
Peran konsultan pengawas juga menjadi sorotan dalam audiensi.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan kualitas pekerjaan, konsultan diminta menjalankan tugas secara profesional dan independen.
Setiap pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi harus segera diperbaiki sebelum dilakukan pembayaran.
Dengan demikian, hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
Momentum Evaluasi Menyeluruh
Audiensi hampir tujuh jam tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian kritik, tetapi juga menghasilkan berbagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pembangunan infrastruktur.
FLKP meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh paket proyek jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pinjaman Daerah.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan teknis secara langsung di lapangan.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pemerintah diminta segera memerintahkan perbaikan sebelum proyek dinyatakan selesai.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Bagi masyarakat Pancatengah, pembangunan jalan bukan sekadar pembangunan fisik.
Lebih dari itu, proyek infrastruktur menjadi simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apabila kualitas pekerjaan baik, masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui meningkatnya akses transportasi, kemudahan distribusi hasil pertanian, hingga tumbuhnya aktivitas ekonomi.
Sebaliknya, apabila proyek menghasilkan jalan yang cepat rusak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun.
Karena itu, seluruh pihak diminta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
FLKP Tegaskan Akan Terus Mengawal
Di akhir audiensi, Forum Lembaga Kecamatan Pancatengah menegaskan akan terus mengawal seluruh proses tindak lanjut hasil pertemuan.
Forum berharap rekomendasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan rapat semata.
Masyarakat menginginkan adanya tindakan nyata berupa evaluasi lapangan, peningkatan pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap kontraktor yang terbukti melanggar ketentuan kontrak.
Dengan pengawasan yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat, pembangunan jalan di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, berkualitas, serta menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Audiensi yang berlangsung hampir tujuh jam itu menjadi bukti bahwa masyarakat Pancatengah semakin kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Kini perhatian tertuju pada langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan demi memastikan setiap proyek jalan benar-benar dikerjakan sesuai standar, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat
