“Ini mengganggu ketenteraman. Bahkan ada yang mengaku aparat desa ikut-ikutan menakut-nakuti warga,” katanya prihatin.
Apalagi kawasan seperti Surya Cipta kini menjadi titik vital investasi, termasuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD yang ditargetkan menyerap 16 ribu tenaga kerja. Dedi tak mau ada gangguan yang bisa membuat investor mundur.
Bukan Cuma Preman, Calo Kerja Juga Dibidik
Bukan hanya soal ormas nakal, Dedi juga membongkar praktik “jual beli kerja” yang marak terjadi. Oknum-oknum dari berbagai latar belakang termasuk aparat, karang taruna, hingga HRD perusahaan disebut mematok biaya rekrutmen hingga Rp 30 juta per kepala.
“Perusahaan harus langsung berinteraksi dengan calon pekerja. Tanpa calo, tanpa perantara,” ujarnya tegas.
Kota Bandung Jadi Pelopor Aksi
Langkah konkret sudah mulai terlihat. Kota Bandung lebih dulu meluncurkan Satgas Pemberantasan Premanisme pada 27 Maret 2025. Dalam apel yang dipimpin langsung Wali Kota Muhammad Farhan, sembilan titik rawan jadi fokus utama operasi:
- Kawasan industri yang rentan pemerasan.
- Parkir liar di badan jalan.
- Proyek pemerintah yang diintervensi.
- Pasar tradisional dengan “jatah preman.”
- Terminal dan jalur angkutan dengan retribusi ilegal.
- Geng motor pengacau.
- Pengamen paksa minta uang.
- Preman backing pangkalan/trayek.
- Jalur logistik kendaraan berat seperti di Cibiru.
“Bandung tidak akan kompromi. Tapi kami juga siapkan jalur rehabilitasi bagi yang ingin berubah,” kata Farhan.
Warga Dilibatkan Lewat Layanan 112
Pemkot Bandung juga membuka jalur pengaduan Bandung Siaga 112 agar warga bisa segera melapor bila melihat aksi premanisme. Langkah ini menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah dan aparat penegak hukum, dengan pendekatan tegas tapi juga manusiawi.
TIMRED
