Jakarta, Lintasnusa.com 7 November 2025 – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi PBNU, Gus Mus menegaskan bahwa ia tidak sepakat jika Soeharto dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus.
Menurut Gus Mus, selama masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama pesantren dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang diperlakukan secara tidak adil. Ia menilai, pengalaman sejarah tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penentuan gelar kepahlawanan.
“Banyak pesantren dan tokoh-tokoh ulama NU yang mendapat perlakuan tidak adil di masa itu. Kita harus jujur menilai sejarah, bukan hanya melihat dari satu sisi keberhasilan pembangunan,” ungkapnya.
Pernyataan Gus Mus ini muncul di tengah perdebatan publik terkait usulan sejumlah pihak yang ingin agar Soeharto, Presiden RI periode 1967–1998, memperoleh gelar Pahlawan Nasional atas jasanya dalam bidang pembangunan dan stabilitas negara.
Baca Juga : Akhir Tragis Faruk Fatih Ozer, Pendiri Thodex, Usai Divonis 11 Ribu Tahun Penjara
Gus Mus menegaskan bahwa penghargaan terhadap jasa seseorang tidak boleh mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak menilai figur sejarah secara utuh dan proporsional.
“Memberi gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal penghargaan terhadap jasa, tapi juga tanggung jawab moral terhadap sejarah bangsa,” tutur Gus Mus.
Pernyataan ini memperkaya diskursus publik tentang bagaimana bangsa Indonesia seharusnya menempatkan tokoh-tokoh masa lalu dalam konteks sejarah yang adil dan objektif.
