Bandung, Lintasnusa – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar memanas usai aksi walk out yang terjadi dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperda di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025). Perselisihan ini dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon yang dinilai menyudutkan DPRD.
Walk out yang dilakukan Fraksi PDIP itu merupakan bentuk protes atas sikap Gubernur yang dianggap mendiskreditkan lembaga legislatif. Namun, alih-alih menenangkan situasi, Dedi justru menyindir balik melalui akun Instagram pribadinya.
“Musrembang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai,” ujar Dedi Mulyadi, Sabtu (17/5/2025), dalam unggahan di akun @dedimulyadi71.
Akar Konflik: Musrenbang Cirebon 7 Mei
Ketegangan bermula dari pidato Dedi Mulyadi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu. Dalam kesempatan itu, Dedi disebut melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan peran DPRD Jabar. Hal inilah yang menyulut kekecewaan dari Fraksi PDIP dan berujung pada aksi walk out.
Menurut PDIP, kritik terbuka tersebut tidak pantas disampaikan di forum formal dan di depan publik. Fraksi berlambang banteng itu menilai Dedi Mulyadi melecehkan institusi DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
Sindiran Pedas dan Sinyal Konflik Berkepanjangan
Sindiran Dedi Mulyadi menjadi sinyal bahwa konflik ini tak selesai hanya dalam satu rapat. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran PDIP dalam Musrenbang menunjukkan kurangnya komitmen dalam menyerap aspirasi rakyat, justru di forum yang seharusnya jadi ruang diskusi bersama.
Baca Juga : Jadwal Final Thailand Open 2025: Cina Pastikan Raih 1 Gelar, Indonesia Tak Punya Wakil
Pengamat politik daerah menilai bahwa gesekan ini bisa berdampak pada kelangsungan komunikasi eksekutif-legislatif, apalagi menjelang pembahasan program strategis di semester kedua tahun anggaran.
Langkah Selanjutnya?
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Dedi Mulyadi yang menunjukkan upaya rekonsiliasi. Fraksi PDIP pun belum memberi sinyal akan mencabut keberatannya. Jika ketegangan ini berlarut, potensi terhambatnya pembahasan Raperda strategis sangat terbuka.
Konflik antara kepala daerah dan DPRD memang bukan hal baru, namun dalam konteks Jawa Barat yang merupakan provinsi strategis, ketegangan politik seperti ini dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.
#DediMulyadi #PDIPWalkOut #DPRDJabar #PolitikJabar #Musrenbang2025 #RaperdaJawaBarat
1 komentar