Jakarta, Lintasnusa.com – Perjalanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 akan dihadapkan pada sejumlah megatren global yang memengaruhi tata kelola dunia, mulai dari perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, urbanisasi global, hingga disrupsi teknologi. Hal ini menuntut birokrasi Indonesia untuk terus beradaptasi agar mampu merespons dinamika tersebut secara cepat dan tepat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa birokrasi nasional harus memiliki kapasitas yang lincah, visioner, dan mampu meninjau ulang kebijakan secara berkala. “Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima pada Rabu (19/11/2025).
Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Maharani: Proses Revisi KUHAP Menjalin Partisipasi Luas Sejak 2023
Rini menyebutkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) ke depan harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, serta bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi. Penguatan kompetensi ASN merupakan salah satu fondasi penting menuju transformasi birokrasi 2025–2029.
Pernyataan ini disampaikan Menteri PANRB pada kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 yang digelar di Jakarta, Selasa (18/11/2025). Agenda tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan birokrasi siap menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.
