Tasikmalaya, Lintasnusa.com – Permasalahan kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas. Di tengah berbagai program pembangunan dan intervensi sosial yang dijalankan pemerintah, ribuan warga masih berada dalam kondisi ekonomi rentan dan sulit memperoleh akses pendidikan serta pekerjaan yang layak.
Realitas ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural, yang diperparah oleh lemahnya sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di tingkat lokal. Dalam sebuah pertemuan audiensi dengan LSM Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) yang digelar di Gedung Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya, Wakil Ketua DPRD, H. Hilman Wiranata, menyampaikan keprihatinannya terhadap pelaksanaan bansos yang dinilai sering tidak tepat sasaran.
“Masalah klasik seperti ini terus berulang. Banyak penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata,” tegas Hilman dalam audiensi, Jumat (4/07/2025).
Menurutnya, ketidakakuratan data penerima bansos menjadi akar dari berbagai problem penyaluran yang tidak adil dan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Sistem verifikasi yang tidak terintegrasi secara menyeluruh, serta lemahnya koordinasi antarinstansi, turut memperbesar potensi kesalahan distribusi.
“Kita miskin data. Basis data yang tidak diperbarui secara berkala membuat bantuan jatuh ke tangan yang salah. Ini perlu evaluasi menyeluruh dan reformasi sistemik,” lanjut Hilman.
DPRD pun mengapresiasi inisiatif dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk LSM PADI, yang terus menyuarakan pentingnya akuntabilitas dalam program-program sosial pemerintah.
Dalam kesempatan itu, pihak LSM PADI menyerahkan laporan kajian sementara mengenai ketimpangan distribusi bansos di beberapa kecamatan, lengkap dengan usulan pembaruan data berbasis musyawarah RT/RW dan pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi pemetaan warga miskin secara partisipatif.
DPRD Kota Tasikmalaya berkomitmen akan menindaklanjuti hasil audiensi ini melalui rekomendasi kepada Dinas Sosial dan instansi teknis terkait, serta mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkala dan terbuka.
“Kalau akar masalahnya adalah data, maka kita harus benahi dari hulunya. Jangan sampai program yang bertujuan mulia malah menimbulkan ketidakadilan baru,” pungkas Hilman.
