Jakarta, Lintasnusa.com – 30 September 2025 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan harga keekonomian atau harga asli dari berbagai komoditas energi dan non-energi yang dikonsumsi masyarakat. Selama ini, harga jual di pasaran lebih terjangkau berkat adanya subsidi dan kompensasi yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dengan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi maupun kompensasi. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat,” jelas Menteri Keuangan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9).
Berikut rincian harga keekonomian dan subsidi yang ditanggung pemerintah:
Solar: Harga keekonomian Rp 11.950/liter. Harga jual eceran Rp 6.800/liter. APBN menanggung Rp 5.150/liter.
Pertalite: Harga keekonomian Rp 11.700/liter. Harga jual eceran Rp 10.000/liter. APBN menanggung Rp 1.700/liter (15%).
Minyak Tanah: Harga keekonomian Rp 11.150/liter. Harga jual eceran Rp 2.500/liter. APBN menanggung Rp 8.650/liter (78%).
LPG 3 Kg: Harga keekonomian Rp 42.750/tabung. Harga jual eceran Rp 12.750/tabung. APBN menanggung Rp 30.000/tabung.
Baca Juga : BMKG: Gempa Bumi M 6,5 Guncang Sumenep, Getaran Terasa hingga Bali dan Lombok
Listrik Rumah Tangga 900 VA Subsidi: Harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Harga jual Rp 600/kWh. APBN menanggung Rp 1.200/kWh (67%).
Listrik Rumah Tangga 900 VA Non Subsidi: Harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Harga jual Rp 1.400/kWh. APBN tetap menanggung Rp 400/kWh (22%).
Pupuk Urea: Harga keekonomian Rp 5.558/kg. Harga jual Rp 2.250/kg. APBN menanggung Rp 3.308/kg (59%).
Pupuk NPK: Harga keekonomian Rp 10.791/kg. Harga jual Rp 2.300/kg. APBN menanggung Rp 8.491/kg.
“Skema subsidi dan kompensasi ini akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta mampu menjaga stabilitas ekonomi,” tegas Menteri Purbaya.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan subsidi energi dan non-energi tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Kementerian Keuangan RI
