Jakarta,, Lintasnusa.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov DKI telah mengusulkan dua lokasi lahan untuk pembangunan sekolah tersebut, masing-masing berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, usulan dua lokasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta.
Kedua lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 2 hektare. Salah satu lokasi yang telah disebut secara spesifik berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara lokasi lainnya berada di wilayah Jakarta Barat.
Pramono menjelaskan bahwa penyediaan lahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
Pemprov DKI Ajukan Dua Lokasi Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta menjadi salah satu agenda yang dibahas antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial.
Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gubernur Pramono Anung menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan pembangunan sekolah.
Dua lokasi yang diajukan berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Masing-masing lahan memiliki luas sekitar 2 hektare sehingga diharapkan dapat mendukung pembangunan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan program.
Pramono mengatakan salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
Adapun lokasi di Jakarta Barat juga telah diajukan kepada Menteri Sosial sebagai alternatif tempat pembangunan Sekolah Rakyat.
Penyediaan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah membutuhkan lokasi yang sesuai agar pembangunan sekolah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang belajar, fasilitas pendukung, dan aktivitas peserta didik.
Meski demikian, pengajuan lokasi belum otomatis berarti pembangunan telah dimulai. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai kesiapan lahan serta tahapan pelaksanaannya.
Penambahan Kuota Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo
Pramono menjelaskan bahwa penyediaan dua lokasi tersebut berkaitan dengan penambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Penambahan kuota tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan dukungan tambahan, termasuk ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Pemprov DKI kemudian mengajukan dua alternatif lokasi agar kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta dapat diakomodasi.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan fasilitas pendidikan yang dapat membantu kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas.
Ketersediaan sekolah dengan fasilitas memadai diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan mereka.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran masing-masing, mulai dari penyediaan fasilitas, kesiapan lahan, hingga dukungan administrasi.
Cakung Jakarta Timur Menjadi Salah Satu Lokasi yang Disiapkan
Salah satu lokasi yang secara khusus disebut Pramono Anung adalah kawasan Cakung, Jakarta Timur.
Wilayah tersebut menjadi salah satu alternatif yang diajukan Pemprov DKI kepada Menteri Sosial untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Cakung merupakan salah satu kawasan di Jakarta Timur yang memiliki berbagai aktivitas permukiman, industri, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Penyediaan fasilitas pendidikan di kawasan perkotaan seperti Cakung dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan pendidikan.
Namun, pembangunan sekolah tetap membutuhkan kajian terhadap kondisi lahan, aksesibilitas, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan sarana pendukung.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa lokasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Sementara itu, lokasi kedua yang diajukan berada di Jakarta Barat. Pramono belum menyebutkan secara terperinci nama kawasan atau alamat lahan tersebut dalam keterangan yang disampaikan.
Sekolah Rakyat di Jakarta Barat Juga Disiapkan
Selain Cakung, Pemprov DKI Jakarta turut mengusulkan lahan di wilayah Jakarta Barat.
Lahan tersebut memiliki luas sekitar 2 hektare berdasarkan keterangan awal Gubernur Pramono Anung.
Pengajuan lokasi di Jakarta Barat menunjukkan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap program Sekolah Rakyat tidak hanya difokuskan pada satu wilayah.
Dengan adanya dua alternatif lokasi, pemerintah diharapkan memiliki pilihan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan lahan.
Penentuan lokasi akhir nantinya perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk status kepemilikan tanah, kesesuaian peruntukan, akses transportasi, serta kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan lokasi yang diajukan dapat digunakan sesuai rencana.
Pramono Tolak Alih Fungsi Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat
Di tengah rencana penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat, muncul pembahasan mengenai pemanfaatan lahan seluas sekitar 8 hektare di kawasan Universitas Indonesia (UI).
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pihak UI bersedia menyediakan lahan di sisi wilayah Jakarta untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun, Pramono Anung memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak menyetujui apabila kawasan Hutan Kota UI dialihfungsikan.
Menurut Pramono, Jakarta masih membutuhkan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan.
Ia menyambut baik apabila pengelolaan kawasan hutan kota tersebut dapat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Akan tetapi, fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau harus tetap dipertahankan.
Karena itu, Pemprov DKI mengajukan dua lokasi alternatif di Jakarta Barat dan Cakung, Jakarta Timur, untuk memenuhi kebutuhan lahan pembangunan Sekolah Rakyat.
Perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan lahan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak Universitas Indonesia.
Dengan adanya alternatif lokasi, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan tetap dapat direncanakan tanpa mengabaikan kebutuhan ruang terbuka hijau di Jakarta.
Apa Itu Program Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang dikembangkan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini dirancang agar anak-anak dari kelompok masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dengan dukungan fasilitas dan layanan yang disiapkan pemerintah.
Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Pendidikan memiliki peran penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak yang memperoleh akses pendidikan lebih baik diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan taraf hidup pada masa mendatang.
Melalui pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menyediakan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan pendidikan.
Keberadaan sekolah juga diharapkan dapat membantu keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi agar anak-anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Pentingnya Kesiapan Lahan dan Fasilitas Pendidikan
Pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya membutuhkan ketersediaan tanah. Pemerintah juga perlu mempersiapkan berbagai fasilitas agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal.
Ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembangunan sekolah.
1. Kepastian Status dan Peruntukan Lahan
Status kepemilikan dan penggunaan lahan harus dipastikan sebelum pembangunan dilakukan.
Pemerintah perlu memastikan tanah yang disiapkan dapat digunakan untuk fasilitas pendidikan dan tidak memiliki persoalan administrasi.
2. Fasilitas Ruang Belajar
Sekolah membutuhkan ruang kelas yang memadai agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman.
Selain ruang kelas, diperlukan pula fasilitas pendukung sesuai konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
3. Akses Transportasi
Lokasi sekolah harus memperhatikan aksesibilitas bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.
Ketersediaan akses jalan dan transportasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pembangunan.
4. Ketersediaan Tenaga Pendidik
Selain bangunan, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Pemerintah perlu mempersiapkan kebutuhan guru, tenaga kependidikan, serta sistem pengelolaan sekolah.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI
Pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kementerian Sosial memiliki peran dalam pelaksanaan program, sementara Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan melalui penyediaan lahan dan koordinasi di tingkat daerah.
Pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Pramono Anung menjadi salah satu langkah untuk membahas kesiapan program tersebut.
Selain pembangunan sekolah, pertemuan kedua pihak juga membahas penguatan program perlindungan sosial melalui transformasi data secara digital.
Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai perencanaan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan memiliki dasar administrasi yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Harapan Pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta
Dukungan Pemprov DKI Jakarta melalui pengajuan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya memperluas fasilitas pendidikan di ibu kota.
Lokasi di Jakarta Barat dan Cakung, Jakarta Timur, diharapkan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan penambahan kuota program tersebut.
Meski demikian, realisasi pembangunan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan kesiapan lahan dan koordinasi dengan Kementerian Sosial.
Masyarakat tentu berharap program Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai diharapkan dapat membuka kesempatan belajar lebih luas dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di dua wilayah tersebut diharapkan dapat memasuki tahapan berikutnya setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
Kesimpulan
Pemprov DKI Jakarta mengajukan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kedua lokasi tersebut berada di Jakarta Barat dan kawasan Cakung, Jakarta Timur, dengan luas masing-masing sekitar 2 hektare.
Gubernur Pramono Anung menyebut penyediaan lahan tersebut merupakan tindak lanjut penambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak menyetujui pengalihan fungsi Hutan Kota UI menjadi lokasi pembangunan sekolah karena Jakarta masih membutuhkan ruang terbuka hijau.
Dengan demikian, dua lokasi alternatif yang diajukan Pemprov DKI menjadi bagian dari upaya mendukung program Sekolah Rakyat sekaligus mempertimbangkan kebutuhan lingkungan perkotaan.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut pemerintah pusat dan daerah terkait penetapan lokasi serta tahapan pembangunan sekolah tersebut.







