Bandung, Lintasnusa.com 5 November 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk lima Kantor Wilayah Gubernur yang akan difungsikan sebagai pusat komando penanganan kebencanaan di daerah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang meningkat seiring datangnya musim hujan.
Kelima kantor wilayah tersebut berlokasi di Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Bandung. Masing-masing wilayah akan berperan sebagai titik koordinasi utama dalam pengendalian situasi darurat di kawasan sekitarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, pembentukan kantor wilayah gubernur ini merupakan bagian dari sistem mitigasi dan komando terpadu saat terjadi bencana berskala besar.
“Kantor gubernur wilayah disiapkan sebagai pusat kendali ketika terjadi bencana besar. Berdasarkan analisis, wilayah Cirebon dinilai paling aman untuk dijadikan pusat komando, sementara Purwakarta relatif stabil,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, saat Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Menurut KDM, langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk membangun sistem tanggap darurat yang terintegrasi, berbasis data, dan mengedepankan keselamatan masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya tanggap setelah bencana, tapi siaga sebelum bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu instansi. Diperlukan sinergi lintas sektor agar penanggulangan di lapangan berjalan efektif dan cepat.
“Jawa Barat tidak bisa ditangani oleh satu lembaga. Semua unsur dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, hingga relawan harus bergerak bersama melindungi masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, KDM juga menekankan pentingnya membangun kesadaran publik terhadap peringatan dini bencana. Ia mengimbau masyarakat untuk mempercayai informasi ilmiah yang disampaikan oleh lembaga resmi seperti BMKG dan BNPB.
Baca Juga : Gubernur Jawa Barat: Korban Kecelakaan Lalu Lintas Lebih Banyak dari Korban Bencana Alam
“Budaya siaga harus dibangun. Jangan menunggu bencana datang baru percaya pada peringatan dini. Percaya pada ilmu dan data adalah bagian dari iman dan ikhtiar,” tutur KDM.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia menyebut lebih dari 2.500 personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan dikerahkan dalam apel kesiapsiagaan kali ini.
“Sinergi ini menjadi bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak cepat dari mitigasi hingga penanganan pascabencana,” ujar Rudi.
Pembentukan lima kantor wilayah gubernur ini diharapkan memperkuat kapasitas Jawa Barat dalam menghadapi potensi bencana alam, sekaligus memastikan setiap wilayah memiliki pusat kendali yang siap siaga setiap saat.
Untuk informasi lebih lanjut:
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
