Cirebon, Lintasnusa.com – 7 Juli 2025 Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Tim Gabungan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL), gelandangan, pengemis, dan parkir liar di kawasan wisata Batik Trusmi, Kecamatan Weru, pada Senin siang (7/7).
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menginginkan kawasan Batik Trusmi ditata menjadi destinasi wisata ikonik setara Malioboro di Yogyakarta.
Penertiban dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, bersama unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Penertiban dimulai dari jalur Pantura hingga ke pusat kawasan Batik Trusmi.
Dalam proses penertiban, sejumlah PKL menyampaikan protes secara langsung. Salah satunya adalah Kholifah, pedagang kelapa parut yang mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi sebelum penertiban berlangsung.
“Saya juga setiap hari bolak-balik bongkar gerobak ini. Jangan cuma gobrak-gobrak, tertibkan tapi tidak memberikan solusi,” ujarnya. Kholifah berharap ada ruang dialog antara pemerintah dan para pedagang agar proses penataan tidak menimbulkan keresahan.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman menegaskan bahwa penertiban dilakukan untuk menata kawasan wisata secara menyeluruh, namun pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak.
Baca Juga : Update Banjir di Desa Karangligar, Karawang: Ratusan Rumah Masih Terendam
“Penertiban hari ini fokus pada gelandangan, pengemis, PKL dan parkir liar. Tapi kami tidak menutup mata. Pemerintah akan segera berkoordinasi untuk mencari solusi agar pedagang kaki lima tetap bisa berjualan dengan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas,” jelas Agus.
Pemkab Cirebon menilai keberadaan lapak-lapak di badan jalan telah menyebabkan penyempitan jalan, yang berdampak pada kemacetan dan terganggunya kenyamanan wisatawan.
Ke depan, pemerintah daerah akan mengundang para pedagang dan pemilik toko batik untuk berdialog dan menyusun solusi penataan kawasan bersama. “Kami ingin menjadikan Trusmi sebagai ikon wisata batik kebanggaan Cirebon, namun tetap memperhatikan kesejahteraan warga sekitar,” tambah Agus.
Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penataan, dan berkomitmen menjalankan pendekatan humanis dalam setiap langkah kebijakan.
