Jakart, Lintasnusa.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global, khususnya konflik Iran-Israel yang belakangan dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kelancaran arus perdagangan dunia. Sebagai langkah antisipatif, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah pasar alternatif untuk menjaga stabilitas ekspor nasional.
“Harapan kita sih tidak terpengaruh, karena kita menyiapkan alternatif pasar,” ujar Mendag Budi Santoso dalam keterangannya kepada media pada Jumat, 20 Juni 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat resilisi perdagangan luar negeri, sekaligus menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah potensi terganggunya jalur distribusi global akibat konflik kawasan.
Menteri Budi menegaskan bahwa Indonesia telah menyelesaikan sejumlah perjanjian dagang strategis yang akan memperluas akses pasar ke berbagai negara mitra. Di antaranya adalah penyelesaian Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) dan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Baca Juga : Mulai 1 Juli 2025, Gaji Pensiunan PNS dari BTPN dan BWS Wajib Diambil di Kantor Pos
“Perundingan IUAE-CEPA dan I-EAEU FTA sudah selesai. Tunisia juga sudah selesai bulan ini. Itu semua pasar-pasar besar yang bisa kita masuki,” jelasnya.
Sementara itu, lembaga internasional Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) memprediksi bahwa eskalasi konflik Iran-Israel dapat memberikan tekanan signifikan terhadap rantai pasok global, termasuk pada sektor energi dan komoditas strategis lainnya. ICIS yang dikenal sebagai penyedia analisis harga komoditas global menilai situasi ini berpotensi memicu lonjakan harga serta memperlambat distribusi logistik antarnegara.
Sebagai respons dini, Kementerian Perdagangan akan terus melakukan diversifikasi pasar ekspor, memperluas jaringan kerja sama internasional, serta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha dalam negeri agar dampak eksternal dapat diminimalkan.
Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
