Tasikmalaya, Lintasnusa.com – 12 Juli 2025 Polemik terkait rencana penyelenggaraan Festival Musik Ruang Bermusik 2025 yang akan digelar di Lanud Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, pada 19–20 Juli mendatang, terus mengemuka. Kontroversi ini mencuat seiring dengan adanya penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat Islam terhadap penampilan Grup Musik Hindia yang dijadwalkan tampil dalam konser tersebut.
Penolakan muncul karena sejumlah kalangan menilai bahwa aksi panggung Hindia dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai “Kota Santri”. Ormas Islam menilai kehadiran grup musik tersebut berpotensi memengaruhi moral generasi muda serta mencederai identitas religius masyarakat Tasikmalaya.
Merespons dinamika yang berkembang di masyarakat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya menyatakan keprihatinannya atas konflik yang berlarut dan menawarkan tiga langkah solusi konstruktif guna meredam ketegangan serta menjaga kondusivitas kota:
-
Dialog Terbuka Multistakeholder
HMI mendorong Pemerintah Kota, panitia penyelenggara, perwakilan ormas Islam, dan pihak keamanan untuk duduk bersama dalam forum dialog terbuka. Dialog ini diperlukan agar semua pihak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung dan terukur, tanpa prasangka. -
Evaluasi Kurasi Pengisi Acara Berdasarkan Kearifan Lokal
HMI mengusulkan agar pihak penyelenggara melakukan evaluasi terhadap daftar pengisi acara, dengan memperhatikan sensitivitas budaya dan nilai-nilai religius masyarakat Tasikmalaya. -
Pendekatan Edukasi dan Sosialisasi Budaya Musik yang Positif
Konser musik seharusnya menjadi ruang kreatif yang tetap dalam bingkai etika. HMI menilai penting adanya edukasi kepada publik bahwa ruang seni dapat bersinergi dengan nilai-nilai lokal, bukan justru menabraknya.
Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya, Muhammad Alfarizi, dalam keterangannya menegaskan bahwa HMI hadir sebagai penengah dan penjaga harmoni sosial.
Baca Juga : Banjir Jakarta: Perlu Penanganan Menyeluruh dan Kolaborasi Lintas Daerah
“Kami mendukung kebebasan berekspresi, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Maka dari itu, penyelenggaraan acara publik semacam ini harus memperhatikan karakteristik masyarakat setempat,” ujar Alfarizi.
HMI juga meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya agar bersikap bijak dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga ruang kreativitas anak muda.
Dengan semangat musyawarah dan kolaborasi, HMI berharap polemik ini tidak menjadi sumber konflik horizontal, melainkan menjadi momentum memperkuat dialog antara budaya, seni, dan agama di ruang publik Tasikmalaya.
