Jakarta, Lintasnusa – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah penegak hukum mendapat ancaman serius setelah membongkar kasus-kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Dalam pidatonya yang disiarkan di kanal Gerindra TV, Prabowo menyebut pemerintahannya berkomitmen penuh menjalankan amanah konstitusi, khususnya dalam melindungi kekayaan negara demi kemakmuran rakyat.
“Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto,” kata Prabowo.
Ratusan Triliun Diselamatkan
Menurut Presiden, dalam enam bulan pemerintahannya, berbagai upaya penegakan hukum berhasil menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara. Namun di balik pencapaian itu, muncul tekanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tak akan mundur. “Kami tidak akan berhenti,” tegasnya.
Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil
Sikap tegas Prabowo terhadap korupsi bukan baru kali ini diungkap. Dalam pidatonya sebelumnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kamis (13/3/2025), Prabowo bahkan melontarkan ide membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang merajalela.
Baca Juga : Memanas, Dedi Mulyadi Sindir PDIP Setelah Walk Out: Ingin Dihargai, Tapi Tak Pernah Menghargai
“Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini. Tanpa pandang dulu,” ujarnya.
Pakar: Dukungan Politik Harus Diiringi Perlindungan Hukum
Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Nur Wahid, menilai pernyataan Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi kini menjadi agenda prioritas. Namun, ia menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum juga harus diperkuat.
“Presiden perlu memastikan sistem perlindungan saksi dan penegak hukum berjalan efektif. Ancaman terhadap mereka adalah serangan terhadap keadilan itu sendiri,” ujarnya.
Transparansi dan Kepastian Hukum Jadi Kunci
Langkah Presiden Prabowo mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat, namun masyarakat juga menanti bukti nyata dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Transparansi dalam proses hukum dan kepastian penegakan hukum menjadi kunci utama agar agenda reformasi ini tidak hanya berhenti sebagai retorika.
#PrabowoSubianto #PemberantasanKorupsi #PenegakHukumTerancam #KongresTidar #PenjaraKoruptor #HukumDanKeadilan
1 komentar