Jakarta – lintasnusa.com–Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun dari 99 kementerian dan lembaga (K/L), usai menyelesaikan proses efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pembukaan blokir anggaran dilakukan hingga 25 April 2025. Langkah ini memungkinkan K/L kembali melakukan belanja sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
“Besarnya adalah Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir, sehingga kementerian dan lembaga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).
Pembukaan blokir dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melapor kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret lalu, menyampaikan bahwa pelaksanaan Inpres telah selesai. Ia kemudian meminta izin untuk melakukan peninjauan, realokasi, dan pembukaan blokir terhadap anggaran yang sempat dicadangkan.
Suahasil menjelaskan bahwa sebagian besar realokasi dan pembukaan blokir juga terjadi pada kementerian baru yang muncul dari hasil restrukturisasi kabinet.
Baca Juga : Jokowi Laporkan Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi: Supaya Semuanya Jelas dan Gamblang
“Dalam Kabinet Merah Putih, ada 23 kementerian/lembaga baru hasil restrukturisasi. Sampai saat ini, pembukaan blokir untuk mereka mencapai Rp 33,1 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, 76 kementerian/lembaga lainnya telah dibuka blokir anggarannya dengan total mencapai Rp 53,49 triliun.
Akselerasi Belanja Signifikan
Sejak pembukaan blokir pada Maret, belanja K/L mengalami akselerasi tajam. Pada Januari 2025, realisasi belanja baru mencapai Rp 24,7 triliun. Angka itu melonjak menjadi Rp 83,6 triliun pada Februari dan menembus Rp 196,1 triliun hingga akhir Maret.
“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja,” ungkap Suahasil.
Kemenkeu mencatat, untuk kementerian baru, realisasi belanja pada Februari sebesar Rp 5,2 triliun dan naik menjadi Rp 24,7 triliun pada Maret. Sementara itu, belanja K/L lainnya meningkat dari Rp 22,8 triliun di Februari menjadi Rp 171,3 triliun pada Maret.
Langkah pembukaan blokir ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional di bawah pemerintahan baru, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan realisasi anggaran.
