Jakarta, Lintasnusa.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik setelah Polri menetapkan satu lagi jenderal polisi sebagai tersangka. Kali ini, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi dalam perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penetapan tersebut diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).
Dengan penetapan Slamet Uliandi, jumlah jenderal polisi yang berstatus tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Polisi juga mengungkap dugaan peran Slamet dalam struktur pengawasan Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Berdasarkan keterangan penyidik, Slamet disebut memiliki posisi sebagai dewan pembina yang memberikan persetujuan terhadap kegiatan provisioning atau penyadapan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan persetujuan penghapusan dokumen digital hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Seluruh dugaan perbuatan yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Irjen Slamet Uliandi Resmi Jadi Tersangka Keempat
Penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka menambah daftar pejabat tinggi Polri yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan bahwa peningkatan status hukum Slamet dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan gelar perkara.
Dalam konferensi pers tersebut, Suhermanto menyatakan penyidik telah menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Slamet.
Dengan demikian, perkara yang sebelumnya melibatkan tiga jenderal polisi kini berkembang dengan bertambahnya satu tersangka baru.
Sebelumnya, Bareskrim telah mengumumkan penetapan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026). Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga kegiatan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga Oktober 2026.
Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Apa Peran Irjen Slamet Uliandi dalam Kasus Penyadapan Prabowo?
Salah satu poin penting dalam pengungkapan kasus ini adalah penjelasan polisi mengenai posisi dan dugaan peran Slamet Uliandi dalam struktur Monitoring Center Bareskrim Polri.
Menurut Brigjen Suhermanto, Slamet berperan sebagai dewan pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Slamet juga disebut pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring atau Kabagmon Bareskrim pada periode 2010 hingga 2019.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang yang dijelaskan penyidik ketika mengungkap keterlibatan Slamet dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Dalam keterangannya, Suhermanto menyebut bahwa tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso harus memperoleh izin dari Slamet apabila hendak melaksanakan provisioning atau penyadapan.
Artinya, berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Slamet diduga memiliki posisi pemberi persetujuan dalam kegiatan pemantauan komunikasi tersebut.
Peran itu menjadi salah satu fokus penyidikan karena polisi menduga kegiatan penyadapan tidak dilakukan melalui prosedur yang semestinya.
Penyidik masih perlu membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan melalui pemeriksaan saksi, ahli, serta barang bukti elektronik.
Slamet Diduga Menyetujui Penghapusan Hasil Penyadapan
Selain dugaan memberikan persetujuan terhadap kegiatan penyadapan, polisi juga mengungkap dugaan keterlibatan Slamet dalam penghapusan dokumen digital hasil penyadapan.
Menurut keterangan Dirtipidsiber Bareskrim Polri, pada awal Oktober 2026, tersangka Ahrie Sonta disebut meminta izin kepada Slamet untuk menghapus file hasil penyadapan.
Permintaan tersebut diduga mendapat persetujuan dari Slamet.
Informasi ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena penghapusan dokumen elektronik dapat berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas dalam suatu sistem.
Dalam perkara yang sedang ditangani Bareskrim, penyidik mendalami dugaan adanya penghapusan file dan jejak aktivitas pada sistem elektronik yang digunakan untuk pemantauan komunikasi.
Pengungkapan mengenai dugaan persetujuan penghapusan tersebut juga menjadi salah satu dasar penyidik mendalami peran masing-masing tersangka.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus diuji berdasarkan alat bukti dan proses peradilan.
Kasus Dugaan Penyadapan Disebut Berlangsung Sejak 2025
Berdasarkan keterangan awal Bareskrim Polri, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga Oktober 2026.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem pemantauan komunikasi tanpa melalui prosedur yang dipersyaratkan.
Salah satu sistem yang disebut dalam penjelasan polisi adalah Lawful Interception Management System (LIMS).
Sistem tersebut berkaitan dengan pengelolaan proses penyadapan yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Menurut penjelasan penyidik, dugaan penyadapan dilakukan tanpa dilengkapi permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi sebagaimana prosedur yang seharusnya.
Polisi juga menduga kegiatan pemantauan tersebut tidak memiliki hubungan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah.
Apabila terbukti dilakukan tanpa hak dan melanggar ketentuan, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan privasi, keamanan komunikasi, serta penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik.
Karena itu, penyidikan tidak hanya berfokus pada pihak yang melakukan pengoperasian teknis, tetapi juga pihak yang diduga memberikan perintah maupun persetujuan.
Siapa Saja Empat Jenderal Polisi yang Menjadi Tersangka?
Dengan bertambahnya Slamet Uliandi, terdapat empat jenderal polisi yang disebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Berikut nama-nama yang diumumkan dalam perkembangan penyidikan:
1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo merupakan mantan Kapolri yang sebelumnya juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan informasi dalam pemberitaan mengenai perkara ini.
Namanya masuk dalam daftar tersangka setelah Bareskrim mengumumkan tiga tersangka pertama pada 3 November 2026.
Penyidik menduga terdapat keterlibatan dalam rangkaian kegiatan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution
Irjen Ahrie Sonta Nasution juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dalam penjelasan polisi, Ahrie disebut memiliki posisi sebagai Kepala Bagian Monitoring yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan sistem.
Namanya turut disebut dalam dugaan permintaan izin penghapusan file hasil penyadapan kepada Slamet Uliandi pada awal Oktober 2026.
3. Irjen Eko Hadi Santoso
Irjen Eko Hadi Santoso merupakan tersangka lainnya dalam perkara ini.
Polisi menyebut Eko bersama Ahrie harus meminta persetujuan Slamet apabila hendak menjalankan provisioning atau penyadapan.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari penjelasan penyidik mengenai hubungan kewenangan dalam struktur Monitoring Center.
4. Irjen Slamet Uliandi
Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026).
Dia disebut berperan sebagai dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri dan diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap kegiatan penyadapan.
Slamet juga disebut menyetujui permintaan penghapusan file hasil penyadapan yang diajukan Ahrie Sonta.
Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, Slamet belum menjalani penahanan karena menurut keterangan polisi, kondisinya masih sakit pascastroke.
Mengapa Slamet Uliandi Belum Ditahan?
Dalam konferensi pers, Brigjen Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet Uliandi belum dapat ditahan setelah penetapan status tersangka.
Alasan yang disampaikan kepolisian adalah kondisi kesehatan Slamet yang masih sakit pascastroke.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Kondisi kesehatan seorang tersangka dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tindakan hukum, termasuk pemeriksaan dan penahanan.
Namun, status tersangka tetap melekat sesuai keputusan penyidik selama belum ada perubahan berdasarkan mekanisme hukum.
Penyidik perlu memastikan setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan, termasuk memperhatikan hak-hak pihak yang sedang menjalani proses hukum.
Polisi Periksa 13 Saksi dan Lima Orang Ahli
Untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli.
Brigjen Suhermanto menyampaikan bahwa terdapat 13 saksi yang telah dimintai keterangan.
Selain itu, penyidik juga telah memeriksa lima orang ahli untuk membantu proses pembuktian.
Lima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
Keterangan ahli dibutuhkan untuk membantu penyidik memahami aspek teknis sistem elektronik sekaligus menilai unsur hukum dari perbuatan yang sedang diselidiki.
Pemeriksaan saksi juga diperlukan untuk menyusun rangkaian kejadian, mengetahui mekanisme pengoperasian sistem, serta mendalami pihak-pihak yang diduga memiliki kewenangan dalam kegiatan pemantauan.
Polisi turut membentuk tim khusus untuk mengusut perkara tersebut. Tim ini bertugas melakukan pendalaman agar penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pasal yang Disangkakan kepada Slamet Uliandi
Dalam konferensi pers, polisi menjelaskan sejumlah pasal yang dikenakan terhadap Slamet Uliandi.
Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan akses ilegal, penyadapan atau intersepsi informasi elektronik, serta penghapusan informasi elektronik.
Di antaranya:
Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang bersifat tidak publik.
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait dugaan perubahan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik tanpa hak.
Ancaman pidana yang disampaikan polisi untuk pasal-pasal tersebut berbeda-beda, dengan ancaman maksimal hingga 10 tahun penjara.
Penerapan pasal tersebut merupakan sangkaan penyidik dalam proses penyidikan. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan setelah seluruh proses hukum dilalui.
Polri Bentuk Tim Khusus untuk Mengusut Kasus
Selain penyidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Polri juga membentuk tim khusus untuk mendalami perkara tersebut.
Pembentukan tim khusus disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Tim tersebut bertugas mengumpulkan informasi dan mendalami perkembangan kasus secara menyeluruh.
Polisi menyatakan proses penanganan perkara membutuhkan waktu dan tahapan pemeriksaan yang harus dilaksanakan secara cermat.
Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.
Dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian, pengawasan terhadap proses penyidikan menjadi perhatian penting agar seluruh tindakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Kasus Penyadapan Prabowo Menjadi Perhatian Publik
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian masyarakat karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Kasus ini juga menyangkut persoalan perlindungan komunikasi pribadi dan penggunaan teknologi pemantauan oleh aparat penegak hukum.
Pada prinsipnya, penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dilakukan melalui prosedur yang ditentukan.
Penyadapan yang dilakukan tanpa hak dapat menimbulkan persoalan serius, terutama apabila menyasar komunikasi pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, maupun masyarakat umum.
Karena itu, proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas bagaimana sistem tersebut digunakan, siapa yang memberikan perintah, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat juga perlu mengikuti perkembangan perkara melalui informasi resmi dari kepolisian dan sumber pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan
Penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menambah perkembangan baru dalam penyidikan Bareskrim Polri.
Polisi menyebut Slamet memiliki peran sebagai dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri dan diduga memberikan persetujuan terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan pihak lain.
Dia juga diduga menyetujui permintaan penghapusan file hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Hingga pengumuman penetapan tersangka, polisi telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Tiga tersangka lainnya telah ditahan, sedangkan Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatannya yang disebut masih sakit pascastroke.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan bergantung pada hasil penyidikan, pembuktian alat bukti, dan proses hukum yang berlaku.












