Jakarta, 3 Mei 2025 – lintasnusa.com–Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara mengejutkan membatalkan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati), termasuk Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, putra dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno. Pembatalan ini membuat Letjen Kunto tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
Sebelumnya, Letjen Kunto masuk dalam daftar mutasi dan promosi jabatan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Dalam surat tersebut, Kunto direncanakan dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Namun hanya berselang satu hari, tepatnya pada 30 April 2025, keputusan itu resmi dibatalkan dan digantikan oleh Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554A/IV/2025. Dengan keputusan baru ini, ketujuh perwira tinggi yang sebelumnya terkena mutasi, termasuk Letjen Kunto, akan tetap menjalankan jabatan mereka saat ini.
Menurut daftar sebelumnya, jabatan Pangkogabwilhan I yang diemban Kunto rencananya akan digantikan oleh Laksamana Muda Hersan, Panglima Komando Armada III yang juga pernah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo. Namun, perubahan itu batal diterapkan setelah keluarnya keputusan pembatalan.
Baca Juga : KPAI Sebut Aura Cinta Anak Remaja, Dedi Mulyadi Ngakak Saat Tahu Usia Asli sang Selebgram
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Mabes TNI terkait alasan di balik pembatalan mutasi tersebut. Proses mutasi di tubuh TNI umumnya menjadi bagian dari dinamika organisasi dan penyesuaian kebutuhan strategis, namun langkah pembatalan semacam ini terbilang langka dan menarik perhatian publik.
Letjen Kunto Arief Wibowo dikenal sebagai salah satu perwira tinggi dengan rekam jejak panjang di lingkungan TNI AD. Selain dikenal sebagai putra tokoh nasional, ia juga memiliki pengalaman kepemimpinan di berbagai satuan strategis, termasuk pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi sebelum dipercaya memimpin Pangkogabwilhan I.
Perkembangan ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat militer, namun semua pihak kini menunggu pernyataan resmi dari Panglima TNI untuk menjelaskan latar belakang dari langkah pembatalan tersebut.
