Jakarta, Lintasnusa.com – 21 Juli 2026Â Aparat kepolisian mengerahkan 1.095 personel gabungan untuk mengamankan sejumlah aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa (21/7/2026). Pengamanan melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran Polsek, dengan fokus menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Aksi unjuk rasa tersebut akan digelar oleh Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu bersama beberapa elemen massa lainnya. Kepolisian menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional, sekaligus memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
Kepolisian menyiapkan sebanyak 1.095 personel gabungan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama aksi berlangsung.
Personel tersebut berasal dari berbagai satuan, antara lain:
- Polda Metro Jaya
- Polres Metro Jakarta Pusat
- Polsek jajaran di wilayah Jakarta Pusat
Penempatan personel dilakukan di sejumlah titik strategis yang menjadi lokasi konsentrasi massa maupun jalur yang diperkirakan akan mengalami peningkatan mobilitas kendaraan.
Langkah ini bertujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif sekaligus meminimalkan potensi gangguan terhadap aktivitas publik.
Aksi Dimulai di Kantor BPN Jakarta Pusat
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan aksi pertama dijadwalkan berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat.
Menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi tersebut akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.
“Pengamanan aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu dan beberapa elemen massa di Kantor BPN Jakarta Pusat, dengan rencana giat pukul 09.00 WIB,” ujar Iptu Erlyn Sumantri.
Sejak pagi hari, aparat telah bersiaga di sekitar lokasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib.
Massa Dijadwalkan Bergerak ke Gambir
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor BPN Jakarta Pusat, peserta aksi dijadwalkan melanjutkan kegiatan ke wilayah Gambir.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepolisian, aksi lanjutan direncanakan berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB.
Baca Juga :Â Aktivitas Gunung Sorikmarapi Meningkat Signifikan, Badan Geologi Tetapkan Status Level II (Waspada)
Perpindahan massa menuju lokasi berikutnya menjadi salah satu fokus pengamanan mengingat kawasan Gambir merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.
Petugas akan melakukan pengawalan selama pergerakan massa untuk menjaga keamanan sekaligus mengatur kelancaran arus lalu lintas.
Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional
Kepolisian menyatakan akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila diperlukan.
Penerapan rekayasa tersebut akan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah peserta aksi, titik konsentrasi massa, serta kepadatan kendaraan di sekitar lokasi demonstrasi.
Apabila arus kendaraan dinilai masih dapat berjalan normal, kepolisian akan mempertahankan pola lalu lintas yang ada.
Sebaliknya, apabila terjadi peningkatan volume kendaraan atau konsentrasi massa yang berpotensi mengganggu kelancaran arus, petugas akan melakukan pengalihan lalu lintas secara bertahap.
Pengamanan Mengedepankan Pendekatan Humanis
Dalam setiap pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum, kepolisian menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan mengutamakan prinsip humanis, profesional, dan proporsional.
Petugas di lapangan diarahkan untuk memberikan pelayanan keamanan kepada seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Pengamanan juga dilakukan dengan mengedepankan komunikasi antara aparat, koordinator lapangan, dan penyelenggara aksi agar kegiatan dapat berlangsung secara tertib.
Imbauan kepada Peserta Aksi
Kepolisian mengimbau seluruh peserta demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi secara damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Peserta juga diharapkan mematuhi arahan petugas keamanan di lapangan, menjaga ketertiban umum, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Koordinasi yang baik antara penyelenggara aksi dan aparat keamanan dinilai penting untuk memastikan kegiatan berjalan aman tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban.
Masyarakat Diminta Mengantisipasi Perjalanan
Masyarakat yang akan melintasi kawasan Jakarta Pusat, khususnya di sekitar Kantor BPN Jakarta Pusat dan wilayah Gambir, diimbau mengantisipasi potensi perlambatan arus lalu lintas selama aksi berlangsung.
Pengguna jalan disarankan memantau informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dan menyesuaikan waktu maupun rute perjalanan apabila diperlukan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah berlangsungnya kegiatan penyampaian aspirasi.
Hak Menyampaikan Pendapat Tetap Dilindungi
Aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, penyampaian aspirasi di ruang publik tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, menjaga ketertiban umum, serta menghormati hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas.
Kepolisian berperan memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif melalui pengamanan serta pengaturan lalu lintas yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Kesimpulan
Sebanyak 1.095 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu bersama sejumlah elemen massa di Jakarta Pusat pada Selasa (21/7/2026).
Aksi dijadwalkan dimulai di Kantor BPN Jakarta Pusat pukul 09.00 WIB sebelum berlanjut ke kawasan Gambir sekitar pukul 11.00 WIB. Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional guna menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas masyarakat.
