Pancatengah, Lintasnusa.com – Tasikmalaya Gelombang kritik terhadap pelaksanaan proyek peningkatan jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pinjaman Daerah kembali mencuat. Kali ini, sorotan datang dari Forum Lembaga Kecamatan Pancatengah (FLKP) yang secara terbuka mempertanyakan kualitas pekerjaan sejumlah kontraktor dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan berbagai pihak terkait.
Audiensi yang digelar pada Rabu (17/6/2026) berlangsung hampir tujuh jam. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan mengenai kondisi proyek jalan yang dinilai belum memenuhi harapan, bahkan memunculkan dugaan lemahnya pengawasan di lapangan.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat, tokoh desa, unsur pemerintah daerah, serta anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Suasana diskusi berlangsung dinamis karena banyak peserta menyampaikan temuan langsung terkait pelaksanaan proyek di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Pancatengah.
Masyarakat Kecewa, Kualitas Jalan Jadi Sorotan
Dalam audiensi tersebut, FLKP menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan seharusnya menjadi solusi bagi peningkatan akses masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat kualitas pekerjaan yang dipertanyakan.
Menurut perwakilan forum, masyarakat menemukan sejumlah pekerjaan yang dinilai tidak sesuai harapan. Beberapa di antaranya meliputi dugaan ketebalan konstruksi yang tidak merata, penyelesaian pekerjaan yang dinilai kurang rapi, hingga minimnya informasi proyek yang diterima warga.
Kondisi tersebut memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai sejauh mana proses pengawasan dilakukan selama proyek berlangsung.
“Jangan sampai anggaran besar yang berasal dari pinjaman daerah justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya tidak maksimal,” ungkap salah seorang peserta audiensi.
Anggaran Pinjaman Daerah Harus Memberikan Manfaat Nyata
Pembangunan jalan melalui skema pinjaman daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan nilai investasi yang tidak sedikit, masyarakat berharap seluruh proyek mampu memberikan manfaat jangka panjang melalui kualitas konstruksi yang baik, umur jalan yang panjang, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.
Karena itu, setiap tahapan pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan menjadi perhatian serius masyarakat.
FLKP menilai pengawasan harus diperketat agar proyek yang menggunakan dana publik benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas.
DPRD Tegas Minta Kontraktor Bandel Ditegur
Salah satu poin penting dalam audiensi adalah sikap tegas dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelaksana proyek yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai spesifikasi.
Anggota DPRD menyampaikan bahwa kontraktor yang terbukti tidak memenuhi ketentuan kontrak harus diberikan sanksi secara bertahap.
Langkah pertama berupa teguran tertulis.
Namun apabila tidak ada perbaikan, pemerintah diminta tidak ragu mengambil langkah lebih tegas, termasuk penghentian pekerjaan sesuai aturan yang berlaku.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari peserta audiensi karena dinilai menjadi bentuk keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Evaluasi Menyeluruh Diminta Dilakukan
FLKP juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh paket pekerjaan jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pinjaman Daerah.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap proyek telah memenuhi standar teknis sesuai dokumen kontrak.
Selain itu, evaluasi juga diharapkan mampu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah perbaikan apabila ditemukan kekurangan.
Menurut forum, proses evaluasi harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan pemerintah.
Transparansi Jadi Tuntutan Masyarakat
Selain kualitas pekerjaan, transparansi menjadi isu yang turut mengemuka dalam audiensi.
Masyarakat berharap informasi mengenai nilai proyek, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas hingga target penyelesaian dapat diakses secara mudah.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisasi sejak awal.
Partisipasi publik dinilai menjadi salah satu bentuk pengawasan yang efektif dalam menjaga kualitas pembangunan daerah.
Pengawasan Lapangan Dinilai Harus Lebih Intensif
Berbagai peserta audiensi menilai pengawasan teknis di lapangan perlu diperkuat.
Tidak hanya dilakukan saat pekerjaan selesai, tetapi sejak proses awal pelaksanaan.
Pengawasan yang rutin diyakini mampu mencegah terjadinya penyimpangan spesifikasi teknis, penggunaan material yang tidak sesuai maupun keterlambatan pekerjaan.
Dengan demikian, setiap temuan dapat segera diperbaiki sebelum proyek selesai.
Harapan Besar Masyarakat Pancatengah
Warga Pancatengah berharap polemik ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya.
Pembangunan jalan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Apabila proyek dilaksanakan dengan baik, masyarakat akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang melalui meningkatnya akses transportasi, pertumbuhan ekonomi desa, serta kelancaran aktivitas pendidikan dan kesehatan.
Sebaliknya, apabila kualitas pembangunan rendah, kerusakan jalan berpotensi muncul dalam waktu singkat sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran.
Pemerintah Diminta Menindaklanjuti Aspirasi
Hasil audiensi diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi semata.
FLKP meminta seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dinas teknis maupun pihak terkait.
Langkah tersebut meliputi pemeriksaan lapangan, evaluasi pekerjaan, hingga pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran kontrak.
Forum juga berharap pemerintah terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar setiap persoalan pembangunan dapat diselesaikan secara cepat dan transparan.
Momentum Memperbaiki Tata Kelola Infrastruktur
Kasus yang mencuat di Kecamatan Pancatengah menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar target penyelesaian.
Kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pelaksana proyek harus menjadi prioritas utama.
Dengan pengawasan yang kuat, komitmen pemerintah, serta keterlibatan aktif masyarakat, proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga.
Audiensi selama hampir tujuh jam tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat semakin peduli terhadap kualitas pembangunan daerah.
Kini publik menunggu langkah nyata pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan, sekaligus memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pinjaman Daerah benar-benar menghasilkan jalan yang berkualitas, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Pancatengah maupun Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan.
