Tasikmalaya, Lintasnusa.com – Aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Tasikmalaya terus bergulir dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Demonstrasi yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025, menjadi bukti bahwa ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, makin meluas. Kali ini, gerakan tersebut dipelopori oleh gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Kota Tasikmalaya.
Mereka datang membawa spanduk, pengeras suara, dan tuntutan yang seragam: Wali Kota dianggap gagal menjalankan amanah publik dalam 100 hari kerja. Massa menilai tidak ada program konkret yang menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Sebaliknya, Wali Kota dinilai lebih banyak tampil dalam kegiatan seremonial dan simbolis, yang dianggap tidak memberikan dampak langsung pada persoalan sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi warga.
Koalisi Masyarakat Sipil Bersatu: Seruan Serius untuk Perubahan
Dalam beberapa pekan terakhir, demonstrasi di depan Balai Kota bukan hanya diinisiasi mahasiswa. Gabungan LSM, ormas keagamaan, dan komunitas aktivis lokal juga ambil bagian. Aksi ini menggambarkan kegelisahan publik yang meluas terhadap arah kepemimpinan daerah.
“Kami tidak anti terhadap pembangunan, tapi kami ingin kejelasan. Apa program prioritas 100 hari Wali Kota? Kami tidak melihat dampaknya di lapangan,” ujar Koordinator Lapangan Aksi, Dian Rukmana, dari BEM Tasikmalaya Bersatu.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan beberapa poin tuntutan utama, di antaranya:
-
Transparansi capaian program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
-
Penanganan kemiskinan dan pengangguran yang dianggap stagnan;
-
Evaluasi terhadap kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dianggap tidak optimal;
-
Desakan agar Wali Kota lebih terbuka terhadap kritik dan mau berdialog dengan masyarakat.
Ketidakhadiran Wali Kota Memicu Kekecewaan
Dalam aksi demonstrasi pada Senin tersebut, massa berharap Wali Kota hadir untuk berdialog secara langsung. Namun, harapan itu pupus. Hingga massa membubarkan diri pada pukul 15.00 WIB, Wali Kota Viman Alfarizi tak kunjung muncul. Keputusan Viman untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penjualan hewan kurban pada waktu yang bersamaan dinilai sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab moral dan politiknya kepada publik.
Baca Juga : Mayat Bayi Perempuan Ditemukan di Sungai Tugu Jaya Cipatujah, Warga Geger
Menurut pantauan wartawan, sidak yang dilakukan Wali Kota selesai sesaat setelah azan zuhur. Lokasinya pun berada di Jalan Letnan Harun, tepat di depan Kantor Polres Tasikmalaya, dan hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari titik demonstrasi. Namun, hingga massa membubarkan diri, tak ada perwakilan dari Wali Kota yang menemui para demonstran.
“Sikap ini sangat mencederai semangat demokrasi. Apakah kritik dari masyarakat tidak cukup penting dibandingkan agenda simbolik?” ujar Ainul Hakim, mahasiswa dari STAINU Tasikmalaya, dengan nada kecewa.
Pemerintah Kota: Tidak Apatis, Hanya Salah Prioritas?
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Kabag Humas Pemkot, Rizky Maulana, menyampaikan bahwa kegiatan sidak ke lapak hewan kurban sudah dijadwalkan sebelumnya sebagai bagian dari upaya pengawasan menjelang Iduladha.
“Wali Kota tidak berniat menghindar. Sidak ini penting untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan keterjangkauan harga. Namun kami menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat dengan terbuka,” ujar Rizky saat dikonfirmasi wartawan.
Meski demikian, pernyataan tersebut tak cukup meredam kekecewaan publik. Beberapa pengamat menilai bahwa Wali Kota seharusnya bisa menyesuaikan jadwal dan memprioritaskan dialog langsung dengan warganya, apalagi dalam momentum demonstrasi terbuka yang membawa aspirasi besar.
Krisis Kepercayaan Menguat, Apa Dampaknya?
Gelombang protes yang terus berulang menunjukkan gejala krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan menjadi modal utama dalam membangun pemerintahan yang partisipatif.
Menurut Dr. Iwan Hermawan, M.Si, dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Siliwangi, sikap Wali Kota yang terkesan menghindar dapat memperlebar jurang komunikasi antara pemimpin dan masyarakat.
“Kita tidak bicara hanya soal tuntutan teknis. Ini soal simbolik. Saat pemimpin tidak hadir di tengah warganya yang sedang kecewa, itu memberi sinyal bahwa komunikasi terputus,” jelas Iwan.
Ia menambahkan bahwa momentum 100 hari kerja adalah masa penting untuk menunjukkan keseriusan dan sensitivitas pemimpin terhadap dinamika sosial.
Seruan Mahasiswa: “Kami Bukan Musuh Pemerintah”
Menariknya, dalam aksi damai tersebut, para mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak sedang beroposisi. Mereka hanya ingin suara masyarakat didengar.
“Kami cinta Kota Tasikmalaya. Kami hanya ingin Wali Kota hadir, bukan dalam baliho, tapi di tengah rakyat,” seru salah satu orator di depan gerbang Balai Kota.
Massa juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tidak ada tanggapan resmi dari Wali Kota dalam waktu dekat. Mereka mendesak digelarnya dialog publik terbuka, sebagai wujud transparansi dan komitmen Wali Kota terhadap semangat reformasi birokrasi.
Momentum untuk Introspeksi
Gelombang demonstrasi yang terjadi saat ini harus dilihat sebagai alarm demokrasi, bukan sekadar gangguan politik. Di tengah kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola kota, komunikasi antara pemimpin dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pemerintahan.
Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan sebagai figur publik tertinggi di Kota Tasikmalaya memiliki peluang untuk mengubah narasi. Menunjukkan kehadiran fisik dan empati nyata bisa menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan publik.
Tim Redaksi
