Jakarta, Lintasnusa.comโ Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan eksklusif media internasional, The Jerusalem Post, mengenai pertemuan tingkat tinggi antara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama pimpinan militer dan keamanan Israel dengan sejumlah pejabat senior dari pemerintahan Amerika Serikat, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, pada Kamis malam (20 Juni 2025).
Pertemuan tersebut dikabarkan berlangsung saat Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan militer langsung Amerika Serikat dalam serangan terhadap Republik Islam Iran, dengan keputusan akhir yang akan diumumkan dalam dua minggu ke depan.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Presiden Trump masih membuka ruang terhadap kemungkinan dimulainya kembali negosiasi dengan Iran, namun tidak menutup opsi tindakan militer jika dinamika diplomatik tidak berkembang secara konstruktif.
“Berdasarkan kemungkinan negosiasi yang mungkin terjadi dengan Iran dalam waktu dekat, Presiden akan membuat keputusan apakah AS akan terlibat atau tidak dalam dua minggu ke depan,” ujar Leavitt kepada media.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian damai, sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.
Baca Juga :ย Di Tengah Ancaman Rudal, Tim Medis MDA Terus Lakukan Tugas Kemanusiaan di Israel
โIndonesia secara konsisten menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik antarnegara. Kami mendorong semua pihak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan membuka ruang dialog diplomatik yang adil dan setara,โ tegas Menteri Luar Negeri RI, Retno L. P. Marsudi, Jumat (21/06/2025).
Indonesia mengingatkan bahwa tindakan militer sepihak yang tidak melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB berpotensi mengancam stabilitas kawasan dan memperburuk dampak kemanusiaan di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia akan terus menjalin komunikasi aktif dengan mitra kawasan dan organisasi internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk mendorong upaya pencegahan konflik yang lebih luas.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga tengah melakukan pemantauan intensif terhadap situasi geopolitik dan dampaknya terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan, serta menyiapkan langkah-langkah evakuasi jika diperlukan.
Pusat Krisis dan Perlindungan WNI – Kementerian Luar Negeri RI
