Jakarta, Lintasnusa.com – Pemerintah Republik Indonesia mencermati dengan serius laporan dari media internasional terkait serangan udara yang dilakukan oleh Angkatan Udara Israel (IAF) terhadap sejumlah peluncur rudal milik Iran yang sedang dipersiapkan untuk meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Aksi ini disebut dilakukan pada Jumat dini hari (20/06/2025) dalam rangka mencegah tembakan rudal balasan ke wilayah Israel.
Dalam pernyataan resmi, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa tiga peluncur rudal permukaan-ke-permukaan (surface-to-surface missile launchers) telah dihancurkan dalam operasi tersebut. Peluncur tersebut diduga kuat akan digunakan dalam serangkaian serangan misil ke wilayah Israel yang terjadi sepanjang hari Jumat.
“Serangan ini merupakan tindakan preemptive yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dari ancaman langsung,” demikian disampaikan juru bicara militer IDF kepada media lokal.
Menanggapi peristiwa ini, Pemerintah Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk segera menghentikan segala bentuk eskalasi militer dan mengutamakan jalan diplomasi guna menghindari meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga : Indonesia Serukan Penahanan Diri di Tengah Pertemuan Israel-AS Terkait Potensi Serangan ke Iran
“Tindakan saling serang yang terus berulang berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan yang lebih besar. Indonesia mengajak seluruh negara berperan aktif mendorong de-eskalasi dan memulai dialog damai,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (21/06/2025).
Indonesia juga mengingatkan bahwa konflik terbuka dan serangan militer sepihak bertentangan dengan semangat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi di kawasan dan melakukan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memastikan keselamatan WNI yang berada di wilayah terdampak.
Pusat Krisis dan Perlindungan WNI – Kementerian Luar Negeri RI
