Bali, Lintasnusa.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan komitmennya untuk menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang masih terjadi di beberapa wilayah Papua. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam pertemuan bersama pemerintah daerah Papua Tengah di Bali, Jumat (6/6/2025).
Pigai menyebutkan bahwa konflik bersenjata yang terus berlangsung di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak telah menyebabkan sekitar 60.000 warga harus mengungsi ke daerah yang lebih aman seperti Nabire dan Timika. Bahkan, dua distrik yakni Sinak di Kabupaten Puncak dan Hitadipa di Intan Jaya dilaporkan kosong karena seluruh penduduknya memilih meninggalkan wilayah tersebut.
“Kami sudah menerima laporan komprehensif mengenai dampak konflik ini, termasuk pengungsian besar-besaran yang terjadi. Ini adalah situasi darurat kemanusiaan yang harus segera ditangani secara lintas sektor,” ujar Natalius Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (7/6).
Pigai mengatakan bahwa kementeriannya akan segera turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi para pengungsi dan memastikan bahwa penanganan berjalan dengan baik. Selain itu, pihaknya akan mendorong keterlibatan kementerian lain untuk ikut serta dalam menangani pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Baca Juga : Uang Hasil Memalak Sopir Truk Diduga Masuk Kantong Ormas, Polresta Tangerang Lakukan Pendalaman
“Kami tentu saja akan menjadi jembatan bagi kementerian-kementerian lain di pusat agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Harapannya, kebutuhan para pengungsi bisa terpenuhi secara menyeluruh,” tegasnya.
Pertemuan di Bali dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak. Fokus utama diskusi adalah membahas situasi genting yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, termasuk jatuhnya korban jiwa, luka-luka, hilangnya warga, serta gelombang pengungsian besar-besaran yang mengakibatkan tekanan terhadap daerah-daerah penerima pengungsi.
Pigai menekankan bahwa selain penanganan logistik dan kebutuhan dasar, pihaknya juga ingin mendorong proses rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai guna mewujudkan perdamaian di tanah Papua.
“Kami bersama pemerintah daerah ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif yang nyata. Damai adalah kebutuhan utama masyarakat Papua saat ini, bukan konflik berkepanjangan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi psikologis dan sosial para pengungsi, terutama anak-anak dan perempuan yang rentan mengalami trauma akibat kekerasan bersenjata yang terjadi di kampung halaman mereka.
Pemerintah pusat melalui Kementerian HAM akan menyusun peta jalan pemulihan konflik yang mencakup program bantuan kemanusiaan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi masyarakat ke wilayah asal apabila situasi keamanan sudah memungkinkan.
Dengan adanya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penanganan krisis di Papua dapat segera teratasi dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal di tanah kelahiran mereka.
