Jakarta,Lintasnusa.com – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan serangan rahasia yang dilakukan oleh Israel terhadap sembilan ilmuwan nuklir Iran dalam operasi bertajuk Operasi Narnia. Peristiwa ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang sebelumnya telah didera konflik terbuka antara Israel dan Palestina.
Menurut laporan sejumlah media internasional, termasuk The Jerusalem Post, Times of Israel, dan NDTV, para ilmuwan senior Iran tewas di berbagai kota dalam serangkaian aksi terselubung yang diduga kuat melibatkan metode senjata non-konvensional dan teknologi canggih. Target serangan disebut merupakan tokoh penting dalam program pengayaan uranium Iran, yang berada di bawah pemantauan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui juru bicara Istana, menyampaikan sikap tegas dan mengutuk segala bentuk kekerasan serta pembunuhan di luar proses hukum yang sah. Presiden juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk segera menyampaikan nota diplomatik kepada PBB dan OKI guna mendorong penyelidikan internasional atas kejadian ini.
Baca Juga : Pasir Kirisik, Destinasi Wisata Alam Favorit di Pagerageung Tasikmalaya
“Indonesia mengecam keras segala bentuk pembunuhan di luar proses hukum, apalagi yang berpotensi menciptakan instabilitas global. Tidak boleh ada negara yang bertindak sewenang-wenang di luar mekanisme hukum internasional,” tegas Presiden Prabowo dalam pernyataan tertulis, Sabtu (21/06/2025).
Pemerintah Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan Konvensi Jenewa. Indonesia juga mendorong peran aktif Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan intelijen lintas negara yang berujung pada hilangnya nyawa manusia tidak menjadi praktik yang diabaikan atau dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi di kawasan serta siap mendukung langkah diplomatik regional dan global dalam upaya mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Biro Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri RI
