Prabowo Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Tebang Pilih dalam Memberantas Korupsi

Jakarta, Lintasnusa.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas berbagai bentuk korupsi, penyimpangan, dan penyelewengan tanpa pandang bulu. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa berbagai program strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah tidak terlepas dari tantangan, termasuk potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Meski demikian, pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi, perbaikan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Program Besar Tetap Dievaluasi

Presiden Prabowo mengakui bahwa pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih memiliki kekurangan yang harus terus dibenahi.

Menurut Presiden, setiap program berskala nasional memiliki tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat.

“Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Pemerintah Prihatin Masih Ada Oknum yang Menyalahgunakan Program

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan keprihatinannya terhadap masih adanya oknum yang diduga memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Menurut Presiden, praktik seperti itu bertentangan dengan tujuan utama pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga : Tiga Aktor Intelektual Kasus Pembunuhan M Ilham Pradipta Divonis 10 hingga 13 Tahun Penjara

Meski menyampaikan rasa prihatin, Presiden menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari suatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar. Tapi kalau itu memang penyakit, harus kita hadapi dan kita tindak,” kata Presiden.

Komitmen Tidak Tebang Pilih

Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membedakan siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi maupun penyelewengan.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan profesional dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas nasional.

“Kita tidak akan pilih kasih. Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” tegas Presiden.

Presiden menambahkan bahwa dalam setiap proses penegakan hukum diperlukan kebijaksanaan mengenai waktu, mekanisme, dan langkah yang paling tepat sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara efektif.

Korupsi Diibaratkan Penyakit yang Harus Disembuhkan

Dalam arahannya, Presiden menggunakan analogi kesehatan untuk menggambarkan pentingnya memberantas korupsi secara tepat.

Ia mengibaratkan korupsi sebagai penyakit yang harus diobati dengan langkah yang terukur, bukan sekadar tindakan yang dapat menimbulkan dampak baru terhadap sistem yang sedang diperbaiki.

Menurut Presiden, pendekatan yang cermat akan membantu menciptakan sistem pemerintahan dan perekonomian yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Ekonomi Nasional Harus Dijaga

Presiden juga menekankan bahwa kesehatan ekonomi nasional bergantung pada tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Ia menyebut berbagai praktik seperti mark-up, korupsi, penipuan, under invoicing, transfer pricing, serta kolusi antara oknum birokrat dan pelaku usaha sebagai faktor yang dapat merusak fondasi ekonomi negara.

Menurut Presiden, apabila praktik-praktik tersebut tidak ditangani secara serius, maka daya saing nasional dan kualitas pelayanan publik dapat terganggu.

Karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam mengawasi pelaksanaan program strategis nasional.

Pengawasan internal, audit, serta evaluasi berkala menjadi bagian dari upaya memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.

Selain itu, Presiden mengajak seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pemberantasan korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan disebut sebagai bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik, memperkuat perekonomian nasional, serta mendukung keberhasilan program-program prioritas pemerintah.

Pemerintah berharap seluruh aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan.