Sudah Lima Bulan Tunjangan Pegawai Pemkab Pangandaran Belum Dibayar, Bupati Citra Menangis

Berita, Jabar115 Dilihat

Pangandaran, Lintasnusa.com – Masalah fiskal yang dialami sejumlah daerah di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Salah satu daerah dengan kondisi keuangan yang memprihatinkan adalah Kabupaten Pangandaran. Hingga pertengahan Juni 2025, tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dilaporkan belum dibayarkan selama lima bulan terakhir.

Kondisi ini menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, KDM menyoroti kesenjangan fiskal antar daerah di Jawa Barat. Menurutnya, beberapa daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat rendah sehingga sebagian besar anggaran daerah hanya terserap untuk belanja pegawai.

“Kabupaten dan kota di Jawa Barat itu ada yang besar, ada yang kecil. Siapakah yang seharusnya mendapat perhatian utama? Ya daerah-daerah dengan fiskal rendah, yang PAD-nya habis hanya untuk gaji pegawai,” ujar KDM dalam unggahan video pada Sabtu, 16 Juni 2025.

Baca Juga : Satlantas Polres Bogor Tindak Tegas Pelanggaran Lalu Lintas Tanpa Helm, Termasuk Patwal Pembawa Gubernur Jawa Barat

Lebih lanjut, KDM mencontohkan kondisi Kabupaten Pangandaran yang menurutnya masuk kategori daerah dengan kemampuan fiskal lemah. Ia menyebut, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami kerap menunjukkan kesedihan saat membahas situasi keuangan daerahnya.

“Kalau ketemu saya, Ibu Bupati Citra selalu menangis. Ia bingung bagaimana cara memenuhi hak pegawainya karena tidak ada anggaran yang cukup,” ungkapnya.

Kondisi ini menandakan pentingnya perhatian dan intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat terhadap daerah-daerah dengan fiskal terbatas. KDM menegaskan, kebijakan pembangunan yang inklusif harus dimulai dari membantu daerah-daerah yang lemah dalam hal kemampuan keuangan agar pelayanan publik tidak terganggu dan kesejahteraan pegawai tetap terjamin.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Pangandaran mengenai langkah konkret untuk mengatasi keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut. Namun, desakan agar ada solusi segera terus mengemuka dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pegawai yang terdampak langsung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *