Jambi – lintasnusa.com–Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. Mirza Mustaqim, secara resmi melepas keberangkatan personel yang bertugas dalam pergeseran pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada menuju Kabupaten Bungo. Pelepasan ini berlangsung di lapangan Apel Polda Jambi pada Kamis, 3 Maret 2025.
Setibanya di lokasi, para personel akan mengikuti apel pengecekan di Polres Bungo sebelum bergeser ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 4 Maret 2025 sesuai dengan ploting yang telah ditentukan. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran jalannya PSU.
Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Mulia Prianto, menyampaikan bahwa total 327 personel Polda Jambi diberangkatkan untuk melaksanakan pengamanan PSU di Kabupaten Bungo.
“Hari ini 327 personel Polda Jambi diberangkatkan untuk melakukan pengamanan PSU di wilayah Kabupaten Bungo. Akan ada 21 TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kita harapkan bersama agar pelaksanaan PSU ini dapat berjalan dengan aman dan damai agar situasi Kamtibmas tetap terjaga,” ujar Kombes Pol. Mulia Prianto.
Selain personel kepolisian, pengamanan PSU juga melibatkan unsur TNI dan instansi terkait lainnya guna memastikan keamanan tetap terjaga. Polda Jambi telah menyiapkan strategi pengamanan dengan menempatkan personel di titik-titik rawan serta berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk mencegah potensi gangguan keamanan.
Baca Juga : Kapolres Metro Bekasi Dampingi Wakapolda Metro Jaya Cek Pospam KM 25B
Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. Mirza Mustaqim, menegaskan bahwa tugas utama personel yang diterjunkan adalah menjaga netralitas dan memastikan setiap tahapan PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami mengimbau seluruh personel untuk bekerja profesional dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai ada tindakan yang dapat mencederai proses demokrasi,” kata Brigjen Pol. Mirza Mustaqim.
Dengan pengamanan yang ketat dan koordinasi yang baik, diharapkan PSU di Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan tertib dan transparan, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh masyarakat secara demokratis.
