Bandung, Lintasnusa.com – 26 Mei 2025 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmennya untuk memberikan bonus sebesar Rp 2 miliar kepada klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung, atas keberhasilannya menjuarai Liga 1 Indonesia 2024/2025. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam acara perayaan kemenangan yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Minggu (25/5/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Dedi menegaskan bahwa pemberian bonus ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.
“Bonus enggak boleh pakai APBD, dana pemerintah. Bonus dari saya pribadi Rp 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengoordinasikan para pejabat Pemprov Jabar agar memberi bonus Rp 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai APBD,” ujarnya di hadapan ribuan pendukung Persib atau Bobotoh.
Bonus Pribadi dan Patungan Sukarela ASN
Gubernur Dedi menyatakan bahwa Rp 1 miliar berasal langsung dari kantong pribadinya. Sementara itu, Rp 1 miliar tambahan diharapkan berasal dari partisipasi sukarela para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi.
Ditegaskan pula bahwa tidak ada unsur paksaan maupun pungutan wajib dalam pengumpulan dana tersebut. Seluruh kontribusi bersifat sukarela, dan dilakukan secara transparan tanpa pelanggaran aturan perundang-undangan.
Baca Juga : Polresta Tangerang dan TNI Tertibkan Posko Ormas: Tidak Ada Ruang untuk Premanisme
“Kita harus mengapresiasi capaian luar biasa ini, tapi tetap dalam koridor aturan. Tidak satu rupiah pun dari kas daerah,” tambah Dedi.
Apresiasi untuk Prestasi Persib
Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa bonus ini adalah bentuk penghargaan dan motivasi kepada klub yang telah mengharumkan nama Jawa Barat di kancah sepak bola nasional. Persib Bandung dinilai telah menunjukkan semangat juang dan prestasi yang membanggakan, sejalan dengan visi pembangunan olahraga di provinsi ini.
“Persib bukan sekadar klub sepak bola, tapi simbol semangat dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat,” kata Gubernur.
Komitmen untuk Tata Kelola Transparan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa setiap proses pengumpulan dana akan dilakukan secara akuntabel dan terbuka, guna menghindari kesalahpahaman publik serta menjamin kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah.
Humas Pemprov Jabar
